Tupoksi

Tugas, Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat

1. Bagian Hukum mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan,     mempublikasikan dan mendokumentasikan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum, serta memberikan pelayanan         advokasi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).  

Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja dan penetapan kinerja bagian hukum;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bagian hukum;
  3. pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya;
  4. pelaksanaan kegiatan telaah dan evalausi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah;
  5. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. pengkoordinasian Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM;
  7. pelayanan konsultasi hukum kepada semua unsur masyarakat terhadap maslah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM); dan
  8. pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya dan menghimpun, mempublikasikan serta melakukan dokumentasi hukum.

2. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas  memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan perumusan           rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

    

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Program Legislasi Daerah;
  2. penyiapan rancangan peraturan daerah dan meneliti produk hukum daerah lainnya;
  3. penyusunan konsep keterangan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas di DPRD;
  4. penyusunan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum dan pendapat akhir DPRD;
  5. pengamatan terhadap perkembangan hukum pada umumnya yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
  6. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah;
  7. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Perundang-undangan; dan
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan serta mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum dan pelayanan advokasi di bidang  hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

  1. penyusunan konsep pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
  2. pelajari masalah sengketa hukum dan hal-hal lain yang terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara;
  3. penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  4. pemberian bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut  perkara dalam hubungan kedinasan;
  5. pemberian pelayanan konsultasi di bidang hukum dan HAM kepada masyarakat yang membutuhkan;
  6. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas  memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pembinaan di bidang pengkajian peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya, melakukan dokumentasi, publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

  1. pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya;
  2. penyusunan konsep jaringan dokumentasi, informasi hukum pemerintah daerah dan mengklasifikasikannya menurut tahun serta materinya;
  3. penyusunan konsep katalog hukum dari peraturan perundang-undangan pusat dan  pemerintah daerah;
  4. penyusunan konsep kodifikasi produk hukum pusat maupun daerah   dan mengklasifikasikan menurut tahun dan materinya;
  5. pendokumentasian produk-produk hukum pusat maupun daerah;
  6. Penerbitan dan mengundangkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah;
  7. publikasi produk hukum daerah;
  8. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keuangan Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Keuangan Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana tatakelola keuangan sekretariat daerah;
  2. pengkoordinasian pengelolaan keuangan lingkup sekretariat daerah;
  3. penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan dilingkup sekretariat daerah;
  4. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) bagian keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bagian lingkup sekretariat daerah; dan
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja, koordinasi bahan penyusunan anggaran, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  60, Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Sekertariat Daerah;
  2. pelaksanaan koordinasi Rencana Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
  3. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kas belanja langsung dan tidak lansung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
  4. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan Sekretariat Daerah;
  5. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan strategis lingkup sekretariat daerah;
  6. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja lingkup sekretariat daerah;
  7. penyiapan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah; dan
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pelaporan keuangan dan menyelenggarakan Akutansi lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  62 Sub Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan dan menyiapkan laporan keuangan;
  2. penyelenggaraan akuntansi keuangan Sekretariat Daerah;
  3. penyusunan pertanggungjawaban administrasi Sekretariat Daerah;
  4. penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan Sekretariat Daerah;
  5. pembukuan dan penyiapan bahan penyusunan realisasi belanja langsung dan tidak langsung;
  6. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta mengkoordinasikan penyusun program kerja masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah; dan
  7. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan di bidang perbendaharaan dan verifikasi pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  64 Sub Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

  1. penelitian kelengkapan SPJ belanja langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah;
  2. pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang diajukan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
  3. pemberian bimbingan serta petunjuk kepada bendahara dalam menyampaikan SPJ;
  4. pelaksanaana penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
  1. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
  1. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas  melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan  pimpinan pemerintah daerah, serta urusan perjalanan pimpinan dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
  2. pelaksanaan hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah;
  3. pemberian masukan berdasarkan hasil analisa dan pengaduan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
  4. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan penerbitan;
  5. pelaksanaan urusan perjalanan pimpinan dan protokol; dan
  6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Sambutan