Bapemperda DPRD Lobar Minta Perbup SHSR Lobar Dievaluasi

Foto untuk : Bapemperda DPRD Lobar Minta Perbup SHSR Lobar Dievaluasi
Share

Giri Menang, Rabu, 30 September 2020. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar), meminta Peraturan Buapti (Perbup) Lobar tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) harus dievaluasi. Hal ini sebagai bentuk intervensi dan menyikapi Perpres 33/2020 tentang SHSR.

Ketua Bapemperda DPRD Lobar, Indra Jaya Usman (IJU) menyatakan, Perbup Lobar tentang Standar Harga ini perlu dievaluasi. Hal tersebut dikemukakan IJU saat memimpin rapat yang membahas masalah SHSR di Ruang Sidang DPRD Lobar, Rabu (30/9/20).

“Ini mungkin baru terjadi di DPRD Lombok Barat melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah,” kata IJU dihadapan Wakil Ketua DPRD Lobar, pengurus Bapemperda Lobar serta sejumlah OPD terkait.

Menurut Anggota DPRD Lobar tiga periode ini, topik SHSR ini memang sudah lama secara resmi diagendakan. Namun ditegaskan, pihak eksekutif melalui OPD terkait dapat memahami. OPD terkait jangan menganggap, Perbup yang menjadi wewenang kepala daerah tidak bisa dievaluasi oleh DPRD. Tapi kata IJU, dasar hukumnya sudah jelas. Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi yang menyangkut tentang hak dan wewenang DPRD terhadap pengawasan. Salah satunya mengawasi terhadap pelaksanaan perda dan turunannya.

“Ini artinya, perbup merupakan turunan dari peraturn diatasnya. Jadi DPRD secara langsung dan tidak langsung, memiliki hak untuk mengevaluasi terhadap perbup,” papar IJU.

Ditegaskan, persoalan Standar Harga begitu penting untuk dibahas. Ini bukan sekedar hayalan pihak DPRD, tapi juga bersumber dari banyak aspirasi terkait standar satuan harga dan segala sesuatunya.

Ada yang menarik dari pertemuan ini. Rapat yang sedianya harus menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) sesuai undangan, termasuk mengundang Bappeda, Asisten yang membidangi. Namun IJU melihat, hanya dihadiri oleh satu OPD yang membidangi topik terkait.

“Yang ada dikes, mana Perindag termasuk otak yang memayunginya tidak ada yang hadir. Ini saya heran, kemana?” semprot politisi besutan Partai Demokrat ini. Semprotan lain pun datang dari anggota tim Bapemperda lain. Munawir Haris dengan gaya interupsi tajam dan mengena. Politisi Partai PAN ini menyayangkan, ketidakhadiran Sekda atau asisten yang membidangi masalah standar Satuan harga ini. Meihat kondisi ini, Cawing sapaan akrab Munawir harus memilih walk out. Alasannya untuk menunaikan sholat zuhur. Tapi sebelum itu disebutkan, dalam Perbup tentang standar satuan harga ini harus ada pembanding dan zonasi.

“Semisal harga seribu bata di Sekotong, jangan samakan dengan harga dan volume yang sama di sekitar Gerung,” harapnya seraya meminta, kontraktor harus memiliki NPWP daerah Lobar, bukan dari luar termasuk domisi asli kontraktor bersangkutan.

Selain itu TGH Khudori Ibrahim pun memberikan tanggapan terhadap ketidakhadiran sekda atau asisten. Kata dia, rapat ini sekaligus dihajatkan sebagai ajang silaturahmi dan tegur sapa. Semua demi kenyamanan dan keselamatan kerja bersama. Tidak berhenti sampai disitu, Lalu Hermayadi dan anggota Bapemperda lainpun menimpali dengan tanggapan dan argumentasi yang sama.

Beberapa menit kemudian, Sekda Lobar, H.Baehaqi bersedia hadir. Keterlambatannya karena harus menghadiri tugas lain pada waktu yang sama. Demikian pula dengan Kadis Perindag, Kadis PUTR bersedia memberikan alternatif sehingga rapat berjalan dengan nada tensi mendatar.

Pada akhirnya IJU menekankan, bagi OPD yang belum sempat berbicara, namun ada beberapa poin yang menjadi catatan. Salah satunya adalah keseragaman nilai kontrak pada proyek yang sama dari OPD berbeda. Caranya dengan penguatan koordinasi antar OPD. Selanjutnya harga satuan harus mempertimbangkan jarak dan kesulitan. Bahan baku mengggunakan produk Lobar, mempertimbngkan fluktuasi harga. Semua ini bagaimana rincian pembahasannya dalam Perbup Lobar ini, termasuk harus ada NPWP kontraktor di wilayah Lobar.

“Yang terakhir, sebelum Perbup ditandatangani, harus dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD,” pintanya.

Terpisah, Ketua DPRD Lobar, Hj.Nurhidayah kepada pers mengaku, dalam rangka implementasi Perpres 33/2020 ini, ditekankan bahwa, pemerintah memiliki kebijakan untuk memanfaatkan masyarakat lokal terkait dengan UKM.

“Semisal masyarakat memiliki penghasil bata, kita harap Disperindag memiliki kebijakan standarisasi produk di situ, sehingga batu bata kita bisa digunakan,” harap politisi besutan Partai Gerindra ini.

Sambutan