Akhirnya RAPBDP TA.2020 Disetujui Dewan

Foto untuk : Akhirnya RAPBDP TA.2020 Disetujui Dewan
Share

Giri Menang, Rabu 16 September 2020. Setelah melewati pembahasan cukup alot, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 disetujui. Persetujuan tersebut setelah Legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) melaporkan rincian RAPBDP TA,2020. Laporan tersebut disampaikan melalui Sidang Peripurna penyampaian laporan banggar dan pendapat fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan terhadap APBDP TA 2020 Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Rabu (16/9/20).

Laporan banggar yang disampaikan oleh Munawir Haris, S.IP menyebutkan, penyusunan RAPBDP TA.2020, merupakan upaya untuk melakukan penyusunan terhadap pemanfaatan pendapatan, pengalokasian belanja dan pengelolaan pembiiayaan daerah. Ini untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan di tengah dinamika perubahan situasi ekonomi, perkembangan kebutuhan pembangunan serta pengaruh secara internal maupun eksternal.

Disebutkan Munawir, Secara eksplisit, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar, harus dapat dimaksimalkan guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah secara bertahap. Melihat pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk dituangkan dalam RAPBDP Lobar TA.2020.

Membacakan laporan belasan halaman itu, secara rinci disampaikan gambaran umum yang tertuang pada RAPBDP Lobar TA 2020. Dibacakan Munawir, Pendapatan daerah pada APBDP TA 2020 ini direncanakan sebesar Rp 1,800 Triliun lebih. Angka ini berkurang sebesar Rp 121,300 milyar lebih, atau turun sebesar 6,59 persen, dengan rincian: PAD pada APBDP TA 2020, direncanakan sebesar Rp 251,900 milyar lebih. Dibandingkan APBD murni Tahun 2020 sebesar Rp 274,400 milyar lebih, berkurang sebesar Rp 22,500 milyar lebih atau turun sebesar 8,22 persen.

  1. Perimbangan pada APBDP TA 2020, direncanakan sebesar 1,100 triliun lebih, dibandingkan APBD murni Tahun 2020, Rp 1,200 triliun lebih, berkurang sebesar 103,500 milyar lebih atau turun sebesar 8,49 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada APBDP TA 2020, direncanakan sebesar Rp 351,3 milyar lebih, dibandingkan APBD murni Tahun 2020 sebesar 346,5 milyar lebih, bertambah sebesar Rp 4,7 milyar lebih atau naik sebesar 1,37 persen.

Belanja Daerah pada APBDP TA 2020 ini, di alokasikan sebesar Rp 1,800 triliun lebih, berkurang sebesar Rp 145,500 milyar lebih atau turun sebesar 7,30 persen dari anggaran semula sebesar 1,900 triliun lebih, dengan rincian: Belanja Tidak Langsung pada APBDP TA 2020, di Alokasikan sebesar Rp 982,100 milyar lebih, berkurang sebesar Rp 10.600 milyar lebih atau turun sebesar 1,09 persen dari anggaran semula sebesar Rp 971,500 milyar lebih. Belanja Langsung pada APBDP TA 2020, di alokasikan sebesar Rp 863,800 milyar lebih, berkurang sebesar Rp.155,900 milyar lebih, atau turun sebesar Rp 15,29 persen dari anggaran semula sebesar Rp 1,019 triliun lebih.

Untuk pembiayaan daerah dirinci, Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBDP, dianggarkan sebesar Rp 141,400 milyar lebih. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBDP dianggarkan sebesar Rp 15,080 milyar lebih. Jumlah Pembiayaan netto setelah APBDP TA 2020 menjadi Rp 126,300 milyar lebih.

Mencermati uraian tersebut, dan setelah melalui diskusi yang panjang bersama Dewan maupun dengan Eksekutif serta kesimpulan dari pendapat fraksi-fraksi Dewan terhadap dokumen RAPBDP TA 2020, dan sesuai dengan Tata Tertib Banggar, maka dapat disimpulkan bahwa, Fraksi Gerindra, PKS, Golkar, PPP, Berkarya, Demokrat, PKB, Amanat Nasional dan Restorasi dan Fraksi Perjuangan Rakyat menyatakan; dapat MENERIMA dan SETUJU terhadap RAPBDP TA 2020. Selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Namun, sebelum menutup laporannya, maka ada beberapa hal penting yang menjadi catatan, saran ataupun himbauan untuk menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif. Secara rinci dan sistematis, Munawir menyebut belasan catatan saran dan imbauan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dalam hal ini OPD terkait.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD Lobar, Hj.Nurulhidayah, usai pembacaan laporan oleh Banggar, politisi besutan Partai Gerindra ini langsung melempar pertanyaan, apakah seluruh laporan ini ini disetujui seluruh anggotanya. Dengan sigap seluruh anggota menjawab setuju.

Sementara pihak eksekutif melalui Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Pada akhir tanggapannya, buoati Fauzan menyampaikan puisi sebagai bentuk kesepakatan dengan legislatif. Usai menanggapi, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan terhadap APBDP TA.2020.

Sambutan